Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin sulit, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran yang sangat fantastis.
Lahirnya program MBG diperuntukan memberantas angka stanting yang masih tinggi di Indonesia. Namun dalam realitasnya pelaksanaan program tersebut justru dipenuhi berbagai persoalan, ungkap para pendemo di saat berunjuk rasa
Nicolas Tamba selaku Ketua DPC GMNI Kota Bekasi dalam orasinya mengatakan, program yang seharusnya menjadi solusi bagi rakyat menengah kebawah, kini menimbulkan keresahan karena tata kelola yang amburadul. Mulai dari transparansi, dan sistem managerial yang bobrok, tegas aktivis GMNI itu di
Jakarta pada Jumat (22 /5/2026).
Diungkapkannya, "banyak dapur SPPG yang berdiri di setiap kota/kabupaten, tetapi kita tidak tau apa manfaat sebenarnya dapur-dapur itu didirikan.
Tanpa kita sadari, setiap dapur yang berdiri pasti dimiliki oleh kelompok menengah keatas, dalam hal ini mereka para pengusaha yang memiliki koneksi dengan rezim yang berkuasa hari ini. Bahkan tak jarang dapur-dapur tersebut dikelola langsung oleh mereka yang sedang duduk didalam pemerintahan".
"Sama halnya yang terjadi di Kota Bekasi, pelaksanaan MBG hanya membuka ruang besar bagi kelompok tertentu. Program
yang seharusnya dijalankan langsung dan sepenuhnya oleh negara justru memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu saja, yaitu mereka yang memiliki modal dan koneksi kekuasaan," ujar Nicolas.
Ditambahkan Nicolas, di Kota Bekasi berbagai persoalan mulai terlihat jelas, mulai dari dugaan dapur MBG yang belum memiliki izin lengkap, lemahnya pengawasan, keselamatan kerja, hingga adanya keterlibatan elite politik dalam pengelolaan dapur MBG.
"Belum lama ini, karena lemahnya sistem managerial program MBG. Terjadi insiden yang mengakibatkan pedagang tahu crispy meninggal dunia, karena ditabrak oleh pengemudi SPPG. Maka dari hal tersebut kami meminta, Kepala BGN untuk turun langsung ke Kota Bekasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Kota Bekasi," ujar Nicolas.
Dikatakan Nicolas, tuntutan dari DPC GMNI Kota Bekasi:
1. Mendesak BGN untuk segera turun langsung ke Kota Bekasi guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
2. Menuntut dilakukannya audit transparan dan independen terhadap seluruh penggunaan anggaran program MBG di Kota Bekasi.
3. Menuntut pengelolaan program MBG sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat bukan pengusaha maupun penguasa
4. Menolak dan mendesak penghentian pemangkasan anggaran pendidikan demi keberlangsungan program MBG, karena berpotensi merugikan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan.
5. Mendesak audit harta kekayaan terhadap Kepala SPPG Kota Bekasi beserta seluruh jajaran pegawai SPPG, guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang.
6. Cabut izin operasional seluruh dapur MBG di Kota Bekasi yang terbukti tidak taat prosedur serta tidak memiliki izin bangunan yang sah.
7. Mendesak pencopotan Koordinator SPPG Kota Bekasi atas dugaan kelalaian dalam pengawasan dan pelaksanaan program MBG. (Arnol Ginting/Andre Bernando)
Social Header