Koalisi Mahasiswa Pejuang Keadilan (KOMPAK) melaporkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar ke Kejagung. Laporan KOMPAK ini terkait kasus dugaan korupsi dana hibah ponpes.
"Dengan adanya Laporan baru ini, kami dari CBA (Center For Budget Analisis) meminta kepada Kejagung (kejaksaan Agung) untuk segera menyelidiki dan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah ponpes tersebut,"kata Direktur CBA Uchok Sky Khadafy.
Menurut Uchok sang aktivis antikorupsi ini bahwa pihak Kejagung juga harus mengeluarkan SPRINDIK (Surat perintah penyidikan ) baru untuk membuka fakta - fakta atau data - data baru, Serta memburu orang orang baru yang lolos dari ranah hukum.
Selain itu, kata Uchok pihaknya dari CBA juga meminta kepada Kejagung untuk segera memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. Meskipun Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di media online berdalih bahwa saat perencanaan beliau belum menjabat sebagai Sekda Banten.
"Apapun dalihnya yang diutarakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Kejagung tetap harus menelusuri dan membongkar dana Ponpes saat pelaksanaan atau realisasi anggaran tersebut. Karena akar dari korupsi dana hibah ponpes terletak pada persetujuan calon penerima yang tidak diverifikasi terlebih dahulu,"tegas Uchok.
Ditambahkan Ucok, "apalagi bila membaca pernyataan Pj Gubernur Banten Al Muktabar di media online betul betul sangat berani menantang kejaksaan untuk siap kembali diperiksa bila kasus korupsi dana hibah ponpes 2020 kembali dibuka pihak kejaksaan".
Sementara pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus ini sebagaimana penuturan dari Direktur CBA, Uchok Sky Khadafy, hingga berita ini diturunkan belum didapat komentar berikut tanggapannya. (Ramly M).
Social Header