Seperti yang dilansir media Morality News. com sebelumnya saat wartawan Morality mendatangi Kantor Desa Berampu untuk konfirmasi terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Senin 6 Mei 2024 lalu, dengan harapan dapat berjumpa dengan Kepala Desa Berampu, Muchtar Purba, namun pada saat wartawan Morality News .com berada di kantor desa tersebut, ternyata terucap dari mulut Muchtar Purba bahwa dianya (dirinya-red) bukan kepala desa melainkan seorang Kepala Dusun.
Terkait dengan pernyataannya Kepala Desa Berampu tersebut, Sekretaris Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Dairi, Robinson Simbolon menilai bahwa kepala desa tersebut telah melecehkan wartawan, dan juga kepala desa tersebut tidak beretika karena menurut Robinson, seharusnya seorang pejabat publik itu harus siap dikonfirmasi dan harus siap juga dikritik.
Ditambahkan Robinson, juga untuk mengawasi Anggaran dana desa (ADD), jangankan wartawan, masyarakat pun juga diminta Presiden Jokowi untuk mengawasinya, sehingga tidak lazim seorang kepala desa mengelak atau menghindari seorang wartawan terkait dengan penggunaan anggaran dana desa (ADD) tersebut.
"Terkait ini, juga ada dugaan apakah kepala desa tersebut ada unsur untuk menutupi dugaan penyelewengan anggaran desa sehingga mengelak dari wartawan,"kata Robinson.
Mengakhiri pandangannya, Robinson
meminta kepada pihak berkompeten Pemerintah Kabupaten Dairi supaya mengevaluasi kinerja Kepala Desa Berampu tersebut,"tutupnya.
(Yakobus Tampubolon)


Social Header