Dana BOSP di SDN Tridaya 03 Tambun Selatan Diduga Dikorupsi

Kabupaten Bekasi – Moralitynews.com

Dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Tridaya 03 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi  menjadi sorotan sejumlah kalangan.  Berdasarkan data yang didapatkan Wartawan Morality News dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), SDN 03 Tridayasakti yang dipimpin oleh Dedeh Rohidah menerima dana BOSP sebesar Rp 558.504.965 untuk tahun anggaran 2023.

Sementara informasi yang didapatkan Morality News terkait proyeksi dana atau anggaran  tersebut rinciannya  sebagai berikut:

- Penerimaan Peserta Didik Baru: Rp 572.000

- Pengembangan Perpustakaan: Rp 7.020.000

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Rp 47.215.000

- Pembayaran Honor: Rp 66.400.000

- Tahap kedua:

  - Penerimaan Peserta Didik Baru: Rp 5.400.000

  - Pengembangan Perpustakaan: Rp 63.830.000

  - Administrasi Kegiatan Sekolah: Rp 69.719.200

  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Rp 91.790.000

Meskipun anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah mencapai Rp 139.005.000, kondisi fisik gedung sekolah tetap memprihatinkan. Gedung terlihat kusam dengan cat yang pudar, menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan kenyataan di lapangan.

Selain itu, meskipun alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan mencapai Rp 70.850.000, hasil pantauan wartawan Morality News di lapangan pada Sabtu, 27 Juli 2024, terlihat di Perpustakaan sekolah hanya ada  sekitar 30 buku. Belum diketahui secara pasti jumlah yang pasti keberadaan buku buku di Perpustakaan itu. 

Upaya  mengonfirmasi kejanggalan ini kepada Kepala  SDN Tridayasakti 03, Dedeh Rohidah, menemui hambatan karena beliau tidak pernah terlihat di sekolah. Hal ini semakin menambah kecurigaan terhadap pengelolaan dana tersebut.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOSP di lingkungan sekolah. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap kebenaran dan memastikan dana pendidikan digunakan apakah telah  sesuai peruntukannya atau tidak. (Herri M)