Breaking News

PJ Wali Kota Bekasi Dinilai Gagal Laksanakan PPDB 2024, Forum Generasi Anak Indonesia Kembali Aksi

Kota Bekasi - MoralityNews.com
Aksi kembali dilakukan para aktivis yang  perduli terhadap  anak bangsa  lantaran PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani dinilai tidak memikirkan nasib anak-anak yang hari ini masih belum bisa bersekolah lantaran tidak ada sekolah yang menampungnya.

Korlap aksi, Raihan mengatakan, dalam aksi ke 4 yang dilakukan masih dalam rangka memperjuangkan nasib adik-adik penerus bangsa. Dimana hari ini kita perlu tahu bahwa masih ada ribuan anak yang masih kebingungan bahkan terancam putus (tidak - Red) bersekolah  lantaran tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

Menurut Raihan, hal itu lantaran daya tampung lulusan SD ada sekitar 44.562 siswa/i, sedangkan jika digabung SMP Negeri maupun swasta tidak mampu mengakomodir jumlah sebanyak itu.
"Maka dari itu diperlukan suatu kebijakan agar dapat mengakomodir adik-adik kita yang masih belum bisa bersekolah," kata Raihan. 

Namun tambah Raihan menerangkan bahwa hingga hari ini PJ Wali Kota, Gani malah membuat kebijakan 40 rombel per kelas. Dimana ada 8 siswa tambahan tiap kelasnya, dan hari ini Warsim selaku Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Pemerintah Kota Bekasi  maupun PJ Wali Kota Bekasi tidak berani membuka apa yang menjadi dasar pertimbangan siswa/i tersebut diterima, karena berdasarkan pengakuan Sekdisdik banyak siswa/i jalur offline yang mereka akomodir.

Sedangkan hari ini menurut Raihan, banyak anak-anak putra dan putri Kota Bekasi yang sudah mendaftar PPDB online namun kalah. Dan hingga hari ini masih kebingungan

"Jadi sangat janggal kalau ada siswa/i yang diterima dengan jalur offline. Itu potensi terjadinya titipan dan jual beli bangku sekolah," ungkap Raihan. 

Ditambahkannya, "saat aksi di Disdik, Warsim pun keluar menemui masa aksi, namun masih dengan narasi yang berkelit. Dirinya melempar semua ke PJ, dia mengatakan mengikuti semua arahan PJ.
Saat dialog bersama masa aksi, Warsim pun melarikan diri lantaran tidak mampu menjawab tuntutan-tuntutan mahasiswa".

Karena tidak ada respon yang maksimal, akhirnya masa aksi bergeser lanjut ke DPRD, dan ditemui oleh PLT Sekretaris Dewan, Ronny.

Akhir kata Raihan mengatakan, "tolong PJ Wali Kota Bekasi buka sedikit saja hati dan nurani sebagai orang tua. Banyak adik-adik putra dan putri  Kota Bekasi yang terancam putus sekolah lantaran tidak dapat kursi, karena diduga kalah dengan siswa/i yang daftar lewat jalur siluman.
Dan untuk para anggota dewan, tolong jangan pura-pura tuli. Jangan hanya meminta suara kami saat momen pemilu saja, tolong bantu kami melawan kebijakan yang dzolim".

Tuntutan mahasiswa dalam aksinya adalah  :

1. Pemerintah Wajib menerima siswa/i yang hari ini masih belum dapat sekolah agar diterima di SMP Negeri
2. Bangun SMP Negeri di Wilayah yang belum terbangun hingga saat Ini.
3. Tingkatkan Rombel agar bisa mengakomodir para siswa/siswi yang saat ini belum mendapatkan hak untuk bisa bersekolah.
4. Mendesak Pemerintah Kota Bekasi wajib berkomitment untuk hadir di tengah-tengah masyarakat tidak mampu dan mencerdaskan anak bangsa sesuai amanat Undang-undang 1945.
5. Nonaktifkan PLH Kadisdik beserta jajarannya yang tidak mampu bekerja dengan baik yang mengakibatkan ribuan siswa/i belum bersekolah.
6. Meminta DPRD Kota Bekasi, mengevaluasi MoU yang dilakukan PJ Wali Kota dengan sekolah swasta. Karena diduga hanya mengakomodir kepentingan beberapa kelompok saja
7. Meminta transparansi dan dasar pertimbangan siswa/i baru yang sudah diterima dengan jalur offline 
8. Usut tuntas praktik jual beli bangku sekolah
9. PJ.Walikota Bekasi barus berkomitment untuk bisa mengakomodir para siswa/i yang hingga saat ini belum bersekolah. Jika tidak terealisasi, maka PJ.Wali Kota Bekasi harus mundur dari jabatannya. (Andre)
© Copyright 2022 - moralitynews.com