Kejadian di Desa Tanjung Baru pada Rabu (16/10/2024), beredar informasi yang menyatakan, "ada oknum warga diduga suruhan untuk menangkap tiga (3) orang wanita yang merupakan Relawan Tim Pemenangan Prabowo - Gibran untuk H Teddy Meilwansyah dan Marjito Bachri Paslon Bupati OKU. Hal tersebut disebutkan sungguh menciderai demokrasi di Kabupaten OKU.
Informasi yang beredar di salah bahkan telah dilansir media menyebutkan bahwa kejadian itu sangat menyalahi aturan di tengah tahapan pesta demokrasi Pilkada di bumi berjuluk Sebimbing Sekundang ini.
Diketahui ketiga perempuan tersebut merupakan Relawan Tim Pemenangan Prabowo-Gibran yang juga membantu Paslon nomor urut 2, Bertaji untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, di mana Paslon Bertaji juga di usung Partai Gerindra, pimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tugas tugas dan ketentuan yang diberikan oleh Ketua Gerindra OKU Marjito Bachri.
Dikatakan sumber, "tidak ada salahnya, mereka menyampaikan informasi dan melaksanakan sosialisasi program unggulan paslon nomor urut dua dan program presiden terpilih".
Saat dilakukan penangkapan menurut pengakuan ketiga relawan wanita itu sempat diintimidasi dan dan dicecar pertanyaan selayaknya seperti penjahat. Sehingga membuat mereka terintimidasi saat kejadian itu di kantor Pemerintah Desa Tanjung Baru.
"Mereka ini ditangkap dan digiring ke kantor Desa. Padahal jelas mereka ini dibekali surat tugas ada untuk menyosialisasikan BERTAJI. Jangan rusak demokrasi di OKU ini, "tegas Rafli Suhandi kepada awak media.
Rafli adalah salah satu koordinator tim relawan Prabowo-Gibran dan juga sebagai perwakilan dari Tim Pemenangan Bertaji yang mendampingi dan mengadvokasi ketiga relawan wanita tersebut, saat mereka digiring ke Kantor Desa Tanjung Baru, yaitu atas nama Saraswati, Elisa, Levi.
Diterangkan Rafli, bahwa adik-adik relawan yang di lapangan pun tidak pernah meminta data pribadi untuk didata. Kalaupun ada jelas mereka itu kesadaran sendiri dari warga dan tidak ada paksaan.
Selain itu, sebagai bentuk prosedur agar tidak terjadi tumpang-tindih data antara yang satu dan lainya sehingga dapat efisien pendataan di lapangan.
"Tidak pernah meminta NIK identitas lainya secara paksa, tidak ada. Mereka memberi secara sukarela juga mencegah terjadinya tumpang tindih data diaplikasi mereka sehingga bisa efisien. Data ini sebagai dasar prioritas program presiden terpilih dan bertaji jika terpilih nanti," "jelasnya.
Rafli juga membantah jika adanya upah Rp 2.500 per NIK untuk para relawan, ungkapan itu dicetuskan relawan karena terus diintimidasi dan dipojokkan oleh oknum warga tersebut.
Ditegaskan mereka, relawan kerja sukarela dan ikhlas untuk membantu pasangan Bertaji, karna program-program, sangat pro dan membantu rakyat serta ini merupakan bagian pemenangan paslon yang diusung partai Gerindra.
"Tidak ada itu, tidak benar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada biaya operasional seperti transportasi, konsumsi dan biaya komunikasi itu wajar saja disediakan. Jadi tidak benar seperti yang diberitakan itu," tegasnya.
Hal senda disampaikan Reza Pahlevi sebagai warga Desa Tanjung Baru yang diminta untuk menengahi dan saksi atas dasar permintaan dari Tim Prabowo-Gibran pada kejadian tersebut.
Reza mengungkapkan, adik-adik relawan Prabowo-Gibran yang berada di lapangan saat itu, menjalankan tugas menyosialisasikan program presiden terpilih dan juga membantu menyosialisasikan program Paslon Bertaji nomor urut 2 yang salah satunya diusulkan oleh Partai Gerindra dalam Pilkada OKU 2024.
"Jangan rusak Demokrasi di OKU ini. Ada orang yang sosialisasi kok malah ditangkap. Jangan dong main tangkap. Tidak benar itu. Sebab tindakan itu termasuk intimidasi. Apa salahnya? Toh saat ini sedang masa kampanye,” ujar Reza.
Ditegaskanya, dalam kaitan ini pada dasarnya laporan pendataan tersebut sudah dilakukan pemberitahuan ke aparatur pemerintah, serta dilengkapi dengan surat tugas dari partai Gerindra.
Tim Advokasi Hukum Paslon BERTAJI mengaku akan mendalami kasus yang menimpa Relawan Prabowo-Gibran yang selain menyosialisasikan program presiden terpilih. Mereka juga diberikan tugas menyosialisasikan visi, misi dan program paslon Bertaji di lapangan.
"Tentu kami akan mengumpulkan bukti-bukti secara komprehensif dan jika diperlukan akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bisa lapor ke Bawaslu atau bahkan melapor ke pihak kepolisian,” pungkas Rafli. (Imawan)
Social Header