Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) lebih awal untuk genjot pendapatan asli daerah tahun 2025 di Kantor Bapenda pada Rabu, (22/1/2025).
Pencetakan massal itu dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi dengan penekanan tombol alat mesin cetak. Disaksikan Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Ani Rukmini berserta pejabat lainnya.
Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi mengharapkan pencetakan massal SPPT PBB P2 ini dilakukan lebih awal agar mempercepat proses pendistribusian kepada wajib pajak.
"Kita saksikan bersama pencetakan massal SPPT PBB P2. Tujuannya percepatan pendistribusian kepada WP, sehingga bisa lebih cepat membayar dan menjadi pemasukan daerah," kata Dedy Supriyadi pada Rabu, (22/1/2025).
Dedy menekankan agar jajaran Bapenda bersama perangkat kecamatan, desa hingga kelurahan bisa lebih cepat dalam proses pendistribusian SPPT.
Harapannya, realisasi penerimaan pajak daerah bisa sesuai target dan adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Bagaimana seluruh wajib pajak bisa lakukan transaksi dan pemerintah daerah bisa memudahkan masyarakat," imbuhnya.
Kata Dedy, selain pencetakan massal ada inovasi layanan yang dihadirkan di kantor pelayanan Bapenda Kabupaten Bekasi. Yakni, area Digital Lounge dari Bank BJB.
Kehadirannya mempermudah akses melalui aplikasi sehingga wajib pajak mudah mengetahui jumlah kewajibannya yang harus dibayarkan.
"Disiapkan tempat ruang wajib pajak agar bisa langsung akses melalui sistem aplikasi. Sehingga bisa memudahkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kab Bekasi, Ani Gustini menjelaskan, total ada 1.264.713 lembar SPPT PBB P2 yang dicetak massal pada hari ini untuk 2025.
Jumlah itu ada peningkatan 51.387 SPPT PBB P2 dari tahun sebelumnya 2024 sebanyak 1.213.326 lembar.
"Pencetakan massal lebih awal ini sebagai langkah pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan," katanya.
Ani menambahkan, dari jumlah SPPT PBB P2 tahun 2025 ini memiliki potensi pendapatan daerah sebanyak Rp 981.875.396.403.
Menurutnya, tahun 202 ini, ada kenaikan potensi pendapatan dibandingkan tahun 2024 lalu.
"Kenaikan dari tahun kemarin selisihnya adalah Rp 143.680.238.969 dari target 825.500.000.000," ucapnya.
Ani menambahkan, pihaknya terus beri imbauan kepada masyarakat melalui pelayanan di seluruh unit pelayanan teknis daerah untuk taat membayar PBB P2.
Saat ini sudah banyak kemudahan dalam pembayaran pajak PBB P2. Bisa melalui online, mobile banking, aplikasi online, maupun di ritel-ritel modern terdekat.
"Saat ini pembayaran sudah sangat mudah. Saya berharap masyarakat taat pajak karena pembangunan yang dirasakan masyarakat itu merupakan hasil dari pajak," tandasnya. (Andre)
Social Header