Sebagaimana instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan akan menggeratiskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan. Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengatakan, faktor kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tidak stabil menjadi pertimbangan utama Pemkab Bekasi mengikuti instruksi Dedi Mulyadi menggratiskan tunggakan PBB.
Rencana pembebasan tunggakan PBB diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. "Pertimbangannya, sekarang ini kan secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja, mungkin dengan adanya kebijakan Pak Gubernur ya kita ngikutin apa yang disarankan oleh Bapak Gubernur," ujar Asep usai menghadiri acara Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Tambun Utara.
Wakil Bupati Bekasi mengaku mendapat saran langsung dari Dedi Mulyadi agar Kabupaten Bekasi membebaskan tunggakan PBB warganya beberapa waktu lalu. Saran tersebut kemudian diterima dan segera diterapkan oleh Pemkab Bekasi. "Insya Allah kita akan mengikuti apa yang disarankan oleh Bapak Gubernur," kata Asep.
Di sisi lain, Asep berharap masyarakat ke depan taat membayar pajak setelah pemerintah membebaskan tunggakan PBB tersebut. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 lalu. "Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak karena kewenangannya ada di Bupati dan Walikota untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor," ujar Wakil Bupati Bekasi.
Kesadaran membayar pajak, ditambah dengan kemampuan pemerintah mengelola pendapatan pajak, diyakini akan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan bersama. "Imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti. Kabupaten Bekasi harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Asep. (Don).
Social Header