Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan menggelar aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia” pada Selasa(17 Juni 2026)
Aksi yang diikuti sekitar 100 massa ini digelar dengan membawa spanduk dan poster, serta menyuarakan kritik terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari keberpihakan kepada rakyat.
Aksi dimulai di DPRD Kota Medan, dilanjutkan ke Kodim 0201/Medan, dan ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap di DPRD Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah persoalan nasional dan daerah, mulai dari kemerosotan ekonomi, melemahnya nilai rupiah, kenaikan BBM, persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan korupsi dalam tata kelola program tersebut, hingga menguatnya kecenderungan militerisasi dan masuknya aparat ke ruang-ruang sipil.
PMKRI Medan juga menegaskan kritik terhadap persoalan agraria, masyarakat adat, transparansi anggaran, serta tuntutan atas janji penciptaan lapangan kerja.
Ketua PMKRI Medan, Nicola Cornelius Alemta Simarmata, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menyuarakan kegelisahan rakyat atas kondisi bangsa hari ini.
> “Kami menilai Indonesia sedang menghadapi krisis arah. Ketika ekonomi melemah, harga kebutuhan hidup naik, program pemerintah bermasalah, dan supremasi sipil kian terancam, maka kami tidak punya pilihan selain bersuara dan memberikan pernyataan kritis kami kepada seluruh stakeholder yang kami hadapi hari ini” ujar Nicola.
Di DPRD Kota Medan, massa aksi diterima oleh Pimpinan DPRD Medan Rajudin Sagala, namun menurut PMKRI dan GMNI tidak ada jawaban konkret yang diberikan atas pokok persoalan yang disampaikan. Karena itu, massa menyatakan DPRD Medan gagal menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan tidak mampu memberi jawaban yang memadai atas keresahan publik.
> “Kami datang dengan aspirasi yang jelas, tetapi jawaban yang kami terima tidak menyentuh akar persoalan. Karena itu kami menilai DPRD Medan gagal dan lebih baik mundur jika memang tidak mau memberikan keberpihakannya dari seluruh permasalahan yang terjadi hari ini” lanjut Nicola.
Setelah itu, massa bergerak ke Kodim 0201/Medan. Di titik ini, PMKRI menyoroti persoalan meluasnya peran militer ke ruang sipil dan menilai praktik semacam itu bertentangan dengan semangat reformasi serta prinsip pemisahan peran TNI dan Polri. Dalam kajian dan pernyataan sikap PMKRI Medan, isu militerisme dan perluasan kewenangan institusi keamanan ke ranah sipil memang menjadi salah satu sorotan utama.
Di DPRD Sumatera Utara, PMKRI Medan kemudian menyampaikan pernyataan sikap resmi dan menutup aksi dengan penegasan bahwa perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti selama suara rakyat tidak didengar.
Dalam naskah sikap resminya, PMKRI Medan menuntut antara lain pembubaran MBG, penolakan kenaikan BBM, pengesahan RUU Masyarakat Adat, penyelesaian konflik agraria, penolakan militerisme, penolakan UU POLRI dan UU TNI yang berpotensi menganggu supremasi sipil, tanggung jawab pemerintah atas bencana dan pemadaman listrik di Sumatera, transparansi anggaran, serta realisasi janji 19 juta lapangan pekerjaan.
> “Aksi ini bukan akhir. Ini adalah peringatan bahwa bila pemerintah terus menutup telinga terhadap aspirasi rakyat, maka gerakan mahasiswa akan terus hadir mengawal seluruh sektor yang bermasalah,” tegas Nicola.
PMKRI Cabang Medan bersama GMNI Cabang Medan menegaskan bahwa aksi “Selamatkan Indonesia” lahir dari kegelisahan atas arah kebijakan negara yang dinilai tidak memihak rakyat, tidak transparan, dan semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial. Kedua organisasi mahasiswa itu menyatakan akan terus mengawal isu-isu publik secara kritis, damai, dan konsisten.
Bartolomeus Situmorang, juga dari PMKRI Cabang Medan
Menyatakan sebagai berikut sebagai penutup, "Supremasi sipil bukan slogan. Itu adalah fondasi demokrasi. Setiap langkah yang mengaburkan batas sipil dan militer harus dilawan secara tegas. DPR RI sampai DPRD Kabupaten/Kota jangan hanya pandai menerima aspirasi di atas kertas. Rakyat menunggu keberanian wakilnya untuk berpihak, bukan sekadar mendengar lalu diam.”
(Y. Tampubolon)
Social Header