Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada Kamis (23/7/2026) sebagai bentuk tindak lanjut atas aksi yang sebelumnya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan di depan Kantor Walikota Bekasi pada 16 Juli 2026 lalu.
Aksi tersebut bertujuan menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan tersebut merupakan hasil investigasi dan pengumpulan data yang dilakukan DPK GMNI Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terhadap pelaksanaan SPMB yang diduga tidak berjalan sesuai prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanpa diskriminasi.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mereka memaparkan sejumlah temuan, di antaranya dugaan ketidaksesuaian proses verifikasi administrasi pada Jalur Prestasi Non-Akademik, dugaan ketidaksesuaian verifikasi pada Jalur Mutasi, dugaan ketidaksesuaian antara kuota penerimaan dengan jumlah peserta yang diterima, serta dugaan adanya titipan dewan yang dilakukan melaui mekanisme penerimaan peserta didik secara offline.
Atas dasar temuan tersebut, DPK GMNI Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyampaikan enam (6) tuntutan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yaitu:
1. Usut tuntas skandal dugaan kecurangan pelaksanaan SPMB 2026 pada tubuh Disdik Kota Bekasi.
2. Berantas seluruh oknum yang terlibat dalam manipulatif data penerimaan peserta murid baru pada Disdik Kota Bekasi.
3. Mendesak Disdik Kota Bekasi melakukan transparansi pelaksanaan SPMB 2026.
4. Batalkan seluruh siswa jalur siluman dalam proses SPMB 2026 Disdik Kota Bekasi.
5. Bongkar dugaan praktik titipan Anggota DPRD dalam pelaksanaan SPMB 2026.
6. Mendesak Kemendikdasmen turun ke Kota Bekasi melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB 2026.
Arya Akmal Ketua DPK GMNI Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Seluruh laporan beserta dokumen pendukung telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Di tempat yang sama, Wahyudin Ardinsyah selaku Korlap Aksi berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mengambil langkah konkret yaitu turun langsung ke disdik kota bekasi untuk memastikan bahwa seluruh proses SPMB Tahun 2026 di Kota Bekasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap proses penerimaan peserta didik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Tambahnya dalam orasi, Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat memperoleh kejelasan dan keadilan, tutupnya dalam orasi yang disampaikan.
Masa aksi akhirnya ditemui oleh Dirjen Gogot Suharwoto dan perwakilan inspektorat. Mereka berjanji akan menindaklanjuti temuan ini dan akan segera memfollow up temuan-temuan ini ke pimpinan mereka. (Andre Bernando)
Social Header