Breaking News

Dugaan Memanipulasi Harga Makan Bergizi Gratis

Jakarta -Moralitynews.com
Dugaan manipulasi harga dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diungkap KPK dikatakan sumber  bagian dari bukti  lemahnya transparansi dan pengawasan anggaran di sektor sosial. "Jika benar terjadi pengurangan harga per porsi dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 tanpa justifikasi yang jelas, maka ini bukan sekadar inefisiensi, melainkan indikasi korupsi sistemik. Celah ini bisa dimanfaatkan oleh oknum birokrasi dan pihak swasta yang bermain dalam rantai distribusi, menurunkan kualitas gizi demi keuntungan pribadi," ujar sumber itu. 
Dikatakan sumber bahwa fakta temuan ini muncul dari laporan masyarakat, bukan dari mekanisme audit internal pemerintah, menunjukkan bahwa sistem pengawasan sejak awal memang lemah dan lebih reaktif ketimbang preventif.  

Ditambahkan sumber itu, lebih dari sekadar permainan harga, program dengan anggaran Rp71 triliun ini berisiko menjadi ajang bancakan politik dan bisnis oligarki. Jika penyedia makanan yang terlibat memiliki keterkaitan dengan elite politik atau mendapatkan proyek melalui tender yang tidak transparan, maka program ini bisa berubah menjadi alat bagi segelintir pihak untuk memperkaya diri. Selain itu, minimnya sistem pelaporan publik dan perlindungan bagi whistleblower semakin memperparah keadaan, membuat praktik kecurangan sulit terungkap secara menyeluruh.

 Tanpa transparansi dalam pengadaan dan distribusi, program ini justru bisa memperdalam ketimpangan sosial dengan mengalirkan dana ke kantong segelintir elite daripada kepada anak-anak dan ibu hamil yang seharusnya mendapat manfaat.  

Jika kasus ini tidak ditindak secara tegas, MBG bisa menjadi skandal korupsi besar yang mencoreng kredibilitas pemerintah. KPK tidak cukup hanya melakukan investigasi, tetapi harus mendorong reformasi total dalam sistem pengadaan dan pengawasan anggaran sosial. Hukuman berat bagi pelaku harus ditegakkan agar ada efek jera, bukan sekadar sanksi administratif yang membuat korupsi tetap mengakar. Jika tidak, program ini berisiko menjadi proyek mercusuar yang menguras anggaran negara tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (RAM)
© Copyright 2022 - moralitynews.com