Jakarta - Moralitynews.com
Pertambangan Nikel yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat perhatian dari publik karena dinilai sangat kontroversial. Pertambangan ini dinilai berpotensi besar merusak lingkungan dan wisata yang selama ini diyakini sebagai kekayaan dan keindahan serta "surga tersembunyi" dari Timur Indonesia.
Joel Mahendra Tampubolon, selaku Aktivis PMKRI menyoroti persoalan Tambang Nikel di Kabupaten Raja Ampat yang semakin ramai diperbincangkan publik kemudian memunculkan berbagai sikap penolakan. Banyak elemen masyarakat meminta agar Tambang Nikel di Raja Ampat segera ditutup.
Menyikapi situasi tersebut, Kementeri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESTDM) kemudian memberikan respon cepat dengan melakukan pemberhentian sementara aktivitas PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag yang jaraknya sekitar 30 KM dari Pusat Kabupaten Raja Ampat.
Menurutnya, sangat disayangkan persoalan tersebut belum mendapatkan sikap tegas dari Pemerintah terutama Kementerian ESDM. Pemberhentian aktivitas sementara PT Gag Nikel oleh Kementerian ESDM bukanlah solusi kongkrit. Sikap ini membuka ruang pada dua persoalan mendasar. Pertama, memberikan kesempatan untuk proses lobi dan kompromi dari pihak penambang terhadap pemerintah dan kedua, mampu menimbulkan kegaduhan masyarakat yang berkelanjutan dan berkepanjangan.
Dikatakan Joel, bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah keputusan tegas dari pemerintah untuk segera menutup pertambangan secara total, bukan malah memberikan sikap normatif. Ditambah lagi belum ada informasi jelas terkait sikap pemerintah terhadap PT lain yang telah melakukan penambangan nikel tanpa izin lingkungan.
Pemerintah terkesan memberikan kesempatan kompromis pada pengusaha yang sangat beresiko terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ia juga menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengambil langkah yang terkesan politis dan cuci tangan.
“Saya pikir Bahlil Lahadalia Selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kurang tegas dan terkesan cuci tangan serta terlalu politis dalam menyikapi persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah sikap tegas dan langkah konkrit yang sungguh-sungguh berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hingga keberlanjutan Wisata di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Joel.
Joel Mahendra Tampubolon menyampaikan ada beberapa hal terkait sikap, pernyataan dan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang blunder dan beresiko karena terkesan tidak tegas serta terlalu politis dan cuci tangan.
Pertama, Keputusan pemberhentian sementara aktivitas tambang di Kabupaten Raja Ampat oleh Kementerian ESDM. Padahal yang diharapkan masyarakat adalah penutupan langsung secara keseluruhan. Agar perusakan lingkungan dan wisata segera terhenti secara total, serta ruang kompromis tertutup.
Kedua, Bahlil Lahadalia terkesan cuci tangan dengan menyatakan bahwa pemberian izin tambang sudah keluar sebelum Ia menjabat. Pernyataan ini terkesan menunjukkan Ia tidak bertanggungjawab terhadap perizinan tambang nikel di Kabupaten Raja Empat.
Ketiga, Menteri Bahlil Lahadalia telah melakukan hal blunder dengan menyampaikan bahwa gerakan masyarakat dipengaruhi oleh asing untuk menggagalkan proses hilirisasi. Bahlil menilai asing sengaja memecah belah antara masyarakat dengan pemerintah. Namun tanpa disadarinya, selaku pejabat publik pernyataan itulah yang berpotensi memencah belah masyarakat.
Keempat, Bahlil mengabaikan gerakan masyarakat yang berbasis riset. Berbagai kelompok masyarakat telah menyuarakan persoalan tambang nikel di Raja Ampat dengan berbasis riset seperti yang dilakukan oleh greenpeace dan lembaga lainnya. Namun, Menteri Bahlil menyampingkan semua itu dan malah mempolitisasi masyarakat dengan seolah masyarakat mendukung pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Menteri Bahlil mencoba membangun eksistensi pemerintah dengan kekuatan dukungan masyarakat yang seolah keputusan pemerintah telah bersifat aspiratif. Langkah ini sangat beresiko menimbulkan konflik horizontal masyarakat.
“Dalam menyikapi persoalan yang ada, saya pikir langkah kongkrit yang perlu untuk segera dilakukan yaitu, pertama Presiden Prabowo Subianto harus segera mencopot Menteri Bahlil Lahadalia dari Jabatannya karena terkesan tidak bertanggung jawab untuk berbagai Masalah pertambangan. Kedua, Presiden Prabowo harus segera memerintahkan Kementerian ESDM untuk segera membatalkan izin pertambangan dan melakukan penutupan tambang nikel di Raja Ampat secara total. Ketiga pemerintah harus melakukan optimalisasi pemeliharaan lingkungan di Raja Ampat. Terakhir, pemerintah wajib menjaga dan melakukan pengembangan wisata berkelanjutan yang ramah lingkungan di Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pembangunan dan pemberdayaan/pemanfaatan pariwisata,” tegas Joel.
Terakhir Joel Mahendra Tampubolon berharap Presiden Prabowo Subianto harus memberikan atensi terhadap persoalan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Presiden Prabowo juga harus tegas terhadap langkah-langkah blunder yang dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
(Yakobus)
Social Header