Fenomena tak lazim terjadi di Danau Toba: air danau terbesar di Asia Tenggara ini mendadak berubah menjadi keruh dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat sekitar yang selama ini hidup berdampingan dengan danau sebagai sumber air, pangan, dan pariwisata.
Melihat situasi ini, Parlin Tua Sihaloho, pemuda asal Samosir yang juga aktivis dan pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dan terukur.
“Saya belum pernah melihat sendiri sepanjang hidup saya air Danau Toba berubah menjadi sekotor ini. Pemerintah, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, harus segera bertindak cepat. Ini bukan sekadar soal citra pariwisata, tapi juga soal keselamatan ekologi dan kesehatan warga sekitar,” ungkap Parlin.
Menurutnya, muncul berbagai spekulasi liar di media sosial, mulai dari dugaan pencemaran industri, kerusakan ekosistem, hingga perubahan cuaca ekstrem yang belakangan juga memicu kematian ikan secara massal. Namun, semua itu harus diuji dengan data dan riset ilmiah.
“Pemerintah jangan hanya menunggu hasil kunjungan tim penilai UNESCO yang kebetulan sedang datang. Harus ada uji laboratorium resmi untuk memeriksa kualitas air, supaya publik tidak hidup dalam ketidakpastian dan spekulasi,” tambahnya.
Seperti diketahui, Danau Toba saat ini berstatus *yellow card* dari UNESCO Global Geopark akibat berbagai persoalan tata kelola, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan. Tahun ini, proses revalidasi UNESCO tengah berlangsung (21–25 Juli 2025), dan fenomena air keruh ini muncul bertepatan dengan kunjungan tim penilai tersebut.
Parlin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak: “Kami mendesak Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Samosir, Kabupaten lainnya di kawasan Danau Toba, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk duduk bersama. Libatkan juga perguruan tinggi, BRIN, dan organisasi masyarakat sipil untuk riset komprehensif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Danau Toba bukan hanya soal pariwisata, tetapi juga (tanoh habatahon) tempat hidup dan identitas kultural jutaan orang Batak. “Ketika danau ini sakit, yang pertama menderita adalah masyarakat lokal. Pemerintah harus bertindak bukan hanya karena takut kehilangan status geopark, tapi karena danau ini adalah warisan hidup yang wajib dijaga,” pungkasnya.
(J.T. bolon)
Social Header