Gelombang desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terus menguat. Kali ini, dua organisasi masyarakat sipil—Center for Budget Analisis (CBA) dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menyuarakan pentingnya regenerasi dalam tubuh Polri demi menyelamatkan citra dan kinerja institusi tersebut.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai regenerasi di tubuh Polri mendesak dilakukan dengan cara mengganti Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut bahwa bila Presiden Prabowo tidak segera mengambil langkah, maka bukan hanya Polri yang akan kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga kepala negara akan ikut terkena imbasnya.
"Regenerasi artinya pergantian Kapolri yang harus dilakukan segera oleh Presiden Prabowo. Jika tidak, kinerja dan citra Polri akan semakin memburuk. Contohnya kasus ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum ditangani secara tuntas oleh polisi," kata Uchok dalam pernyataannya, Jumat (1/8/2025).
Menurutnya, lambannya penanganan berbagai isu hukum yang mencuat di masa pemerintahan sebelumnya menunjukkan perlunya sosok Kapolri baru yang lebih independen dan tegas. Uchok menegaskan, tanpa pergantian di pucuk pimpinan, bahkan anggaran sebesar Rp126,6 triliun pada tahun 2025 pun tak akan mampu menyelamatkan citra Polri.
Sementara itu, HAMI juga mendorong penyegaran dalam struktur pimpinan Polri sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan meritokrasi. Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, dalam diskusi publik bertajuk “Kapolri Abadi : Matinya Meritokrasi dan Mandegnya Regenerasi” di Jakarta Selatan (28/6/2025), menekankan pentingnya regenerasi sebagai bagian dari budaya kelembagaan yang sehat.
“Tanpa proses regenerasi, loyalitas bisa berkembang secara keliru. Bukan lagi kepada institusi, tetapi kepada figur. Ini membahayakan independensi dan profesionalisme Polri,” ujar Asip.
Menurutnya, penyegaran di level pimpinan tidak hanya membuka ruang promosi bagi kader-kader muda yang berintegritas, tapi juga menjaga idealisme dan semangat reformasi di tubuh kepolisian. Ia mengkritisi kondisi stagnasi yang membuat banyak lulusan terbaik Akademi Kepolisian tak mendapatkan posisi strategis.
HAMI juga menyerukan agar regenerasi dijadikan agenda penting dalam masa transisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Langkah ini, menurut mereka, bukan untuk menyerang pribadi tertentu, melainkan untuk menjaga marwah institusi hukum negara.
“Regenerasi adalah bentuk cinta terhadap institusi. Ia memastikan Polri tetap adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman,” tegas Asip.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, HAMI menyatakan komitmennya untuk terus mendorong reformasi di sektor keamanan dan penegakan hukum. Mereka percaya bahwa keterlibatan publik dalam mengawasi institusi negara merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat.
Dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat ini, bola kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan segera melakukan penyegaran kepemimpinan Polri, atau mempertahankan status quo yang kian mendapat sorotan tajam? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah reformasi institusi penegak hukum ke depan. (Andre Bernando)
Social Header