Proyek Ruko Citeureup di DPKPP Kabupaten Bogor Diduga Mark-up

Kabupaten Bogor - Moralitynews.com

DPKPP Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kasus korupsi mencuat dalam penggunaan anggaran tahun 2025 pada Proyek Ruko Citeureup. 

Akhir Desember 2025, muncul laporan dari LSM - IMW mengenai dugaan penggelembungan (mark-up) harga  melibatkan oknum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.

Ketua DPD IMW Jawa Barat Edwar, menyoroti adanya dugaan manipulasi data pada sejumlah proyek dan mark-up bernilai miliaran rupiah di DPKPP. 

Salah satu temuan yang mencuat kata Edwar kepada wartawan Morality News di Bogor adalah  pekerjaan di Ruko Citeureup. Edwar juga mempertanyakan  tidak adanya papan nama proyek serta ketidak terbukaan informasi dari pihak dinas maupun konsultan mengenai kontraktor pelaksana.

Menurut Edwar, kuat  dugaan ada persekongkolan antara pihak DPKPP dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek fisik guna menyembunyikan informasi dari pengawasan publik.

Sering hal itu, masyarakat dan aktivis mendesak Bupati Bogor untuk segera mengevaluasi oknum-oknum di Dinas tersebut guna menjaga integritas Pemerintahan Daerah, kata Edwar.

Diungkapkan Edwar, terkait proyek tersebut, terindikasi ada mark-up yang  berpotensi terhadap kerugian keuangan negara. "Berdasarkan temuan di lapangan, pekerjaan shelter tersebut besaran nilai anggaranya patut dipertanyakan dan tidak masuk akal," kata Edwar.

Terkait proyek ini, salah satu mantan pekerja sub kontraktor di Kabupaten Bogor, saat dimintai keterangan terkait pekerjaan Shelter di Ruko Citeureup,  mengatakan, "pak bisa dihitung kalau kerjaan kaya gitu paling habis antara Rp.300 juta. Bahan matrial plus jasa paling habis Rp.400 juta. Jika papan kegiatan itu anggaran sampai sekitar Rp1,3 miliar maka pihak DPKPP patut dicurigai (diduga -Red) melakukan mark-up anggaran".  

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Bogor. Kini kata Edwar, masyarakat berharap pihak berwenang tidak hanya menindak, tapi juga mendorong transparansi dan perbaikan sistem pengawasan anggaran ke depan. (Kang/Yan/Andre)