Pasca dicabutnya Ijin Operasional PBPH (Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) dan 27 perusahaan lainnya oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Kehutanan, dengan Surat Keputusan (SK) No. 87 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Saat ini timbul kegelisahan dari
Tokoh & Masyarakat Adat Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba. Kegelisahan itu berupa pertanyaan mau diapakan dan dikemanakan eks area lahan konsesi PT. TPL seluas 167.912 Ha itu.
Negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah memasang Plang di beberapa titik bahwa lahan tersebut telah diambil alih oleh Negara.
Tokoh sentral gerakan Tutup TPL Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, S.Th selaku Pembina Sekretariat Bersama (Sekber) Pergerakan juga 'ditengarai' belum secara komprehensif menyampaikan ke publik konsep serta hasil sejumlah pertemuannya dengan beberapa petinggj negeri, seperti : Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut. MP, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim S. Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Gubernur Sumut, Bobbi Nasution dan Utusan Satgas PKH yang datang ke Kantor Pusat HKBP di Pearaja Tarutung.
Isu yang muncul ke permukaan adalah bahwa eks lahan tersebut akan dikelola oleh BUMN BPI Danantara melalui PT. Agrinas.
Menyikapi biasnya berbagai informasi ini, seorang Akademisi, Praktisi Hukum & Tokoh Masyarakat yang turut aktif dalam pergerakan dan peduli akan kondisi terkini, DR. Asmadi Lubis, SH, CN, MKn, menginisiasi pertemuan kecil dan informal di cafe Hotel Op. Herti Balige Toba.
Hadir beberapa aktivis lingkungan : Direktur KSPPM, Rocky Pasaribu, Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Roganda Simanjuntak, Tokoh Agama Pro Lingkumgan Pendeta Jurito Sirait, Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho dan Tim M. Andi Naibaho, Dir. Eksekutif Komunitas Peduli Danau Toba, Mantan Sekjen AMPHIBI (Aliansi Peduli Lingkungan Hidup & B3 Indonesia) dari Jakarta, Alex A. Simatupang.
Menurut Pendeta Jurito Sirait bahwa Pembina Sekber yang juga Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan masih konsisten dengan tuntutan awal Tutup TPL Permanen dan kembalikan Hutan konsesi menjadi Hutan Alam Toba dan Milik Masyarakat Adat.
Sementara itu, Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) : Roganda Simanjuntak menginformasikan bahwa lahan konsesi telah dipetakan menjadi 3 bagian yaitu : 1. Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air (DAS & DTA) seluas 84. 000 Ha, 2. Area Hutan Adat 39.000 Ha dan sisanya, 3. Area tegakan yaitu lahan yang telah dikelola dan ditanami pohon Eucalyptus oleh PT. TPL.
Direktur Kelompok Study dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Rocky Pasaribu, mengapresiasi inisiasi DR. Asmadi Lubis yang memfasilitasi pertemuan informal dadakan ini. Menurutnya sebagai pihak yang dari awal berjuang untuk menutup TPL dengan segala resiko, pihaknya menyadari bahwa tentu ada beberapa hal yang tidak terpikirkan, tidak terlihat dan di luar jangkauan KSPPM, AMAN dan SEKBER.
Ia menyampaikan bahwa telah menjangkau dan melakukan pendampingan terhadap 39 Kelompok Masyarakat Adat dengan total cakupan lahan yang dikelola sekitar 45.000 Ha.
Di lain pihak Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendi Naibaho menyampaikan setuju untuk Perluasan Kewenangan SEKBER dengan Penbentukan Tim Kerja seperti ; Tim Hukum, Tim Media dan Tim lainnya oleh SEKBER.
Sementara DR. Asmadi Lubis melihat bahwa Muara Perjuangan Harus tetap 1 Komando yaitu SEKBER dengan Dukungan Penuh oleh KSPPM dan AMAN serta elemen masyarakat lainnya, harus segera membuat Pertemuan Akbar dan Deklarasi Sikap Masyarakat terhadap eks lahan konsesi TPL. Jangan lagi sampai ada ganti kulit seperti PT. Inti Indorayon Utama (IIU) menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL).
Di akhir pertemuan disepakati bahwa SEKBER (KSPPM & AMAN) akan melakukan Ucapan Syukur dan Pertemuan Akbar Terbuka serta pernyataan sikap atau DEKLARASI bersama, hari Sabtu, 7 Maret di Pematang Siantar. (Andre Butar Butar)
Sumber :
Alex A. Simatupang.
Social Header