Warga menilai, rencana tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan tanpa persetujuan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta mengancam kesehatan warga, ujar salah satu warga pada Rabu (4/02/2026).
Salah seorang warga, Ningsih, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang dinilai bertindak sepihak.
“Kenapa tidak ada sosialisasi kepada masyarakat? Ini sudah termasuk pencemaran lingkungan. Kami siap melaporkan persoalan ini ke Polda jika tetap dipaksakan,” tegas Ningsih.
Warga juga mempertanyakan langkah DLHK yang langsung melakukan pembersihan dan persiapan lokasi tanpa melibatkan masyarakat terlebih dahulu. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL dan izin lingkungan.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan yang tidak memiliki AMDAL atau mengabaikan hasil kajian lingkungan dapat dibatalkan izinnya dan dihentikan operasionalnya, serta berpotensi dikenakan sanksi administrasi, perdata, hingga pidana.
“Kalau AMDAL diabaikan, maka kegiatan ini melanggar hukum. Kami tidak mau jadi korban kebijakan yang tidak sesuai aturan,” ujar warga lainnya.
Warga menilai, pembangunan TPA sampah tanpa kajian lingkungan yang sah merupakan bentuk kelalaian serius, karena dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah, serta meningkatkan risiko penyakit bagi masyarakat sekitar.
Sebagai bentuk penolakan, masyarakat telah menyampaikan laporan resmi ke kantor kelurahan. Hingga saat ini, lebih dari 100 warga telah menandatangani surat penolakan terhadap pembangunan TPA tersebut.
Warga menegaskan, jika aspirasi mereka tidak diindahkan, maka dalam waktu dekat akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami tidak anti pembangunan, tapi jangan korbankan kesehatan dan lingkungan kami. Jika tetap dipaksakan tanpa AMDAL yang sah, kami siap menempuh jalur hukum dan turun ke jalan,” tutup perwakilan warga.
Sepanduk demon masyarakat
Di lokasi tempat pembuang sampah
“WARGA LEMBAH DAMAI
MENOLAK KERAS
JIKA WILAYAH KAMI DIJADIKAN TEMPAT SAMPAH MAKA AKAN MENIMBULKAN POLUSI, BAU, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN GANGGUAN KESEHATAN UNTUK ANAK-ANAK DAN LANSIA
MOHON PAK PRESIDEN DENGARKAN SUARA RAKYAT !!!
2.YA ALLAH, SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG MERUGIKAN ORANG LAIN DAN MEMBUANG SAMPAH YANG MENCEMARI LINGKUNGAN ITU HARAM
3.WARGA LEMBAH DAMAI
MENOLAK KERAS
RENCANA DIBANGUN LAHAN SAMPAH DIWILAYAH KAMI YANG DAPAT MENGANCAM KESEHATAN WARGA LEMBAH DAMAI
4.WARGA LEMBAH DAMAI
MENOLAK KERAS
RENCANA DIBANGUN LAHAN SAMPAH DIWILAYAH KAMI YANG DAPAT MENGANCAM KESEHATAN WARGA LEMBAH DAMAI. (RIAL)
Social Header