Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara gelar aksi di depan Kantor Pemerintan Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi, Jumat (13/3/2026).
Aksi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aksi sebelumnya yang digelar pada 10 Maret 2026 lalu, saat Paripurna Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bekasi ke 29.
Mereka kembali membawa 2 tuntutan utama, antara lain:
1. Mendesak agar dilakukan evaluasi terkait permasalahan banjir di Kota Bekasi dan menagih janji dari Gubernur Jawa Barat, yang mengatakan akan ikut turun melakukan evaluasi banjir di Kota Bekasi.
2. Evaluasi kinerja seluruh anggota DPRD Kota Bekasi yang dianggap telah lalai karena baru mengesahkan Perda tentang Penyertaan Modal beberapa BUMD di Kota Bekasi, dimana seharusnya Perda tersebut sudah disahkan Tahun 2024 lalu, namun baru disahkan tahun 2026.
Rafi Priyatna Ketua BEM FH Universitas Bhayangkara, mengatakan hingga hari ini Kota Bekasi masih dihadapkan pada persoalan banjir yang terus berulang dan menjadi kekhawatiran masyarakat setiap tahunnya. Persoalan ini bukan sekadar fenomena musiman, melainkan cerminan dari berbagai persoalan dalam tata kelola kota yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
"Berbagai kebijakan dan program penanggulangan banjir memang telah dihadirkan oleh pemerintah daerah sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan tersebut. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih harus menghadapi genangan air yang datang berulang di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan hingga saat ini masih memerlukan evaluasi, pembenahan, serta penguatan kebijakan agar mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Terlebih kita sama-sama tahu banjir di Kota Bekasi menjadi sangat parah ketika hujan mengguyur beberapa wilayah di Jawa barat, khususnya area Bogor dan sekitarnya. Dan Kota Bekasi pasti selalu dapat kiriman airnya," ujar salah satu aktivis dari kalangan mahasiswa.
Lebih jauh dikatakan bahwa folder air yang menjadi program strategis Walikota tentu minim fungsinya.
Mau kita bangun 1000 folder air di Kota Bekasi tetap akan percuma. Jika tidak ada upaya mitigasi lebih lanjut, bahkan hingga ke beberapa wilayah hulu air di luar Kota Bekasi.
"Kami memiliki beberapa usulan yang mungkin bisa menjadi solusi terkait permasalahan banjir ini
Yang pertama penataan ruang kota dalam hal ini normalisasi bangunan komersil tak bermakna di bantaran sungai tanpa tebang pilih. Karena hari ini, kami masih menemui bangun komersil yang berdiri kokoh di Bantaran Sungai yang ada di Kota Bekasi," ujarnya.
Ditambahkan pihak mahasiswa dalam aksinya, kedua pemasifan pembangunan kawasan resapan air atau Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Dua hal itu kami rasa dapat menjadi solusi untuk meminimalisir permasalah banjir di Kota Bekasi, ujarnya.
"Sebenernya solusi ini ingin kita sampaikan sebelumnya kepada Gubernur Jawa Barat, namun beliau sudah langsung pergi meninggalkan masa aksi tanpa mau mendengar seluruh aspirasi kami. Ibarat kata udah kelar ambil video buat konten YouTube-nya, lalu langsung pergi dan membuat framing buruk tentang aksi yang kami lakukan. Sungguh perbuatan yang tak patut dicontoh dari seorang pemimpin.
Kemudian tuntutan kami yang kedua ialah, evaluasi seluruh kinerja anggota DPRD kota Bekasi. Karena dalam hal ini kami sebagai mahasiswa fakultas hukum menilai bahwa seluruh anggota DPRD Kota Bekasi benar-benar tidak bisa menjalankan kerjanya, kenapa kami katakan demikian?
Sebab dalam membuat perda saja mereka tidak disiplin. Bayangkan Oerda yang harusnya ditetapkan sejak 2024 baru disahkan di 2026, itupun setelah ramai hasil audit dari BPK," ungkapnya.
Ditambahkan perwakilan pengunjuk rasa, bahwa hal Ini harus ditindaklanjuti sampai ke Ombudsman maupun ke KPK, karena sungguh sangat aneh. Kenapa bisa para pemangku kebijakan kita dan para legislatifnya membiarkan uang miliaran rupiah yang bersumber dari APBD dikelola tanpa ada payung hukumnya. Saya curiga ini bukan kelalaian semata, tetapi ada dugaan extra ordinary crime yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan banyak golongan," tutup Rafi dari perwakilan aksi kepada awak media. (Andre Bernando)
Social Header