Di tengah pesatnya dinamika urbanisasi metropolitan, Program Studi Magister Studi Pembangunan (MSP) Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menyelenggarakan forum “Dialog Kebangsaan” yang menyoroti masa depan tata kelola kota. Mengangkat tema “Integrasi Ekohumanisme dan Pluralisme dalam Membangun Bandung Raya sebagai Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan,”.
Diskusi ini mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan melampaui sekadar angka ekonomi, melainkan sebagai upaya merawat martabat manusia dan kelestarian semesta.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tantangan krisis ekologi dan fragmentasi sosial yang mulai dirasakan dampaknya di wilayah Bandung Raya. Konsep Ekohumanisme diperkenalkan sebagai tawaran solutif yang memandang manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Diskusi dibuka secara hangat oleh Marcus Sores Da Silva, mahasiswa Magister Studi Pembangunan UNPAR asal Timor Leste yang dipercayakan sebagai moderator. Marcus mengawali forum dengan menyapa para panelis dan peserta menggunakan salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman.
Dalam pengantarnya, Marcus menekankan bahwa inti dari diskusi malam itu adalah mencari titik keseimbangan. “Tema kita malam hari ini adalah bagaimana keseimbangan antara manusia dengan alam, begitu pun keberagaman budaya dan agama, dapat membentuk Bandung Raya ini sebagai kota yang inklusif,” ujar Marcus saat membuka sesi dialog. Ia pun memperkenalkan para panelis yang terdiri dari tokoh pemuda, akademisi, dan praktisi yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan Bandung Raya.
Alexander J. Ricky, S.T., M.I.S., yang merupakan alumni MSP UNPAR dan tokoh pemuda, menekankan pentingnya pergeseran sudut pandang manusia terhadap lingkungannya. Dalam paparannya, Ia menyatakan: “Ekohumanisme menjadi fondasi yang penting untuk membangun kota masa depan karena ekohumanisme melihatkan manusia dan alam dalam relasi yang harmonis. Manusia bukan penguasa mutlak atas alam, melainkan pengelola yang bertanggung jawab,”ujarnya.
Beliau menambahkan bahwa krisis lingkungan seperti banjir dan polusi di Bandung bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari cara manusia memandang dirinya dan alam sekitar.
Dari sudut pandang hukum, Pranjani H.L. Radja, S.H., M.H., Ketua GAMKI Kota Cimahi, menggarisbawahi tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga atas lingkungan yang sehat. Beliau mengingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus sejalan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
“Sudah saatnya kita menyadari pentingnya penyamaan persepsi untuk tidak kemudian membedakan kembali antara manusia, perbedaan pluralisme, dan lingkungan. Kita harus memastikan agar seluruh hak asasi manusia itu harus dipenuhi sebagai tanggung jawab bersama dan negara," ujarnya.
Keistimewaan dialog ini adalah momentumnya yang bertepatan dengan perayaan Nyepi, Idul Fitri, dan Paskah di tahun 2026. Keselarasan waktu ini dianggap sebagai sinyal spiritual bagi warga Bandung Raya untuk bersatu dalam keberagaman demi kepentingan bersama. Dr. Rd. M. Hilmi Maulana, M.Ag. dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Bandung, menyampaikan pesan persaudaraan lintas iman dalam menjaga ekosistem perkotaan.
“Mudah-mudahan kita bisa berdialog bersama dengan hangat dan penuh persaudaraan bersama seluruh sahabat-sahabat lintas iman untuk menyikapi bagaimana keseimbangan antara manusia dengan alam dapat membentuk Bandung Raya ini sebagai kota yang inklusif,” tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Rela Susanti, ST., M.Sos., mewakili komunitas Perempuan Penghayat, menekankan bahwa tanggung jawab menjaga alam bersifat universal dan melintasi sekat keyakinan. “Semesta bukan tempat hidup untuk salah satu agama saja, tapi untuk seluruh aliran agama di Indonesia dan di dunia. Kita bisa bersinergi bersama dengan pemuda-pemuda lintas agama untuk membincang tentang lingkungan atau alam semesta yang menjadi tempat kita hidup bersama.”
Diskusi yang dipandu oleh moderator Marcus Sores Da Silva ini juga menghadirkan perspektif dari Wayan Pini Purnawati, M.Pd. (PERADAH Indonesia), yang menyoroti pentingnya nilai kearifan lokal dalam memperkuat inklusivitas kota. Beliau menekankan perlunya harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat. “Dialog ini membawa suatu kebaikan buat kita semua untuk mengingat kembali pentingnya penyamaan persepsi. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa bersama-sama untuk bisa menyamakan persepsi bagi masa depan Bandung yang lebih hijau.”
Dalam sesi diskusi Tanya-jawab salah satu peserta yaitu Yohanes Simanjuntak memberikan tanggapan berupa “Dalam kegiatan diskusi, pentingnya melihat pembangunan berkelanjutan itu secara holistik dengan mengutamakan keadilan sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat. Dan hal tersebut harus menekankan perubahan budaya yang partisipatif, inklusif dan menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga 17 point SDGs yang dicita-citakan, bisa perlahan untuk diwujudkan.”
Secara akademis, forum ini menyimpulkan bahwa kota yang berkelanjutan (sustainable city) hanya dapat terwujud jika ia juga merupakan kota yang inklusif (inclusive city). Pembangunan di Bandung Raya ke depan diharapkan tidak hanya diukur dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga martabat setiap warga dan keberlangsungan ekosistem. Melalui inisiatif ini, Magister Studi Pembangunan UNPAR berharap dapat memicu lahirnya gagasan strategis yang konkret bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang hidup yang lebih ramah, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Jakobus Tampubolon)
Social Header