Polemik seleksi petugas haji 2026 kembali mencuat setelah nama Chiki Fawzi menjadi sorotan publik. Aktivis sekaligus penyanyi tersebut sebelumnya dilaporkan dicopot secara mendadak saat mengikuti Diklat Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Januari 2026.
Kasus ini kini mendapat perhatian dari Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), yang menilai ada ketimpangan dalam proses seleksi petugas haji tahun ini.
Menurut Uchok, nasib Chiki Fawzi berbeda jauh dibandingkan dengan Barbarossa Muhammad Farros, yang disebut-sebut juga mengikuti Diklat PPIH. Ia menyoroti dugaan adanya perlakuan tidak adil dalam proses tersebut.
“Chiki Fawzi dicopot secara mendadak, sementara Barbarossa Muhammad Farros tidak terdengar lagi kabarnya,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Lebih lanjut, Uchok mengungkapkan bahwa keduanya sama-sama memiliki identitas resmi dari Kementerian Haji dan Umrah untuk mengikuti Diklat PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M sebagai peserta. Namun, perjalanan keduanya disebut berbeda.
Ia juga menyinggung latar belakang keduanya. Jika Chiki Fawzi disebut tidak memiliki akses kekuasaan, Barbarossa disebut memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan, atau anak dari Mochamad Irfan Yusup, anak Menteri Haji dan Umrah
Sorotan semakin tajam ketika nama Barbarossa Muhammad Farros tidak tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 45 Tahun 2026 tentang Penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 1447 H/2026 M, yang ditandatangani oleh Mochamad Irfan Yusup.
Menurut Uchok, jika yang bersangkutan masih terlibat sebagai petugas haji meskipun tidak tercantum dalam surat keputusan resmi, maka hal itu berpotensi menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam proses seleksi.
“Kalau masih ikut, ini menunjukkan ada ketertutupan dalam proses seleksi. Ini berbahaya bagi akuntabilitas publik,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk rekrutmen yang tidak sehat. “Jika benar terjadi, ini seperti rekrutmen politik yang tidak adil yang satu dicopot, yang lain tetap berjalan tanpa kejelasan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi atau keterangan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah terkait polemik tersebut, termasuk status terkini Barbarossa Muhammad Farros dalam struktur petugas haji 2026.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang selama ini menjadi perhatian publik mengingat pentingnya layanan bagi jutaan jemaah Indonesia. (Red)
Social Header